Get Adobe Flash player

STANDAR PELAYANAN PENANGANAN  KORBAN KEKERASAN

DI SMA NEGERI 1 KEPANJEN

 

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

1. Dasar Hukum 

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);

d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;

 

 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

i. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

j. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

l. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

m. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;

n. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

o. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;

p. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

 

2. Sistem, mekanisme, dan prosedur 

Prosedur pelayanan penanganan korban kekerasan

 

3. Produk pelayanan Penanganan   perempuan   dan   anak   korban kekerasan yang meliputi

1.  Rujukan ke intitusi dan atau lembaga lain

2.  Pemberian konseling oleh petugas

4. Waktu pelayanan Setiap saat melalui telepon/sms/wa

5. Pengawasan internal Pengawasan dilakukan oleh Tim Pelaksana Sekolah Aman serta dibantu oleh Duta Anak yang beranggotakan siswa-siswi SMA Negeri 1 Kepanjen